Pajak Pendanaan di Fintech P2P Lending, Berapa Tarifnya?

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada sejumlah sektor, termasuk dunia keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah platform Peer-to-Peer (P2P) lending, yang menghubungkan peminjam dengan para pendana melalui platform daring. Meskipun memberikan peluang baru untuk investasi dan pendanaan, ada aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para peminjam dan pendana, yaitu pajak pendanaan di P2P lending.

Landasan Hukum Penerapan Pajak P2P Lending

Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, baik Perorangan maupun Instansi atau Badan Usaha, termasuk dalam aktivitas pendanaan di P2P lending. Sebagaimana diatur dalam Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Penyelenggara P2P Lending yang telah berizin ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan dan pengenaan pajak pajak penghasilan atas penghasilan dalam transaksi layanan pinjam meminjam. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 69/PMK.03/2022.

Namun, pajak dalam konteks P2P lending memiliki beberapa perbedaan dengan pajak dalam bentuk lainnya. Para pendana dan peminjam perlu memahami jenis-jenis pajak yang terkait dengan pendanaan di P2P lending.

Pajak Penghasilan (PPh) atas Investasi di P2P Lending

Para pendana yang menerima pengembalian dana dari investasi P2P lending mungkin akan dikenai PPh. Tarif PPh yang dikenakan tergantung pada jenis pendapatan dan status pendana tersebut. Pemerintah biasanya memberlakukan tarif PPh final untuk pendapatan dari keuntungan investasi, yang berarti pajak ini telah dipotong secara otomatis oleh platform P2P lending sebelum dana dikirimkan kepada pendana.

Berapa Tarif Pajak Penghasilan (PPh) di P2P Lending?

Tarif pajak pendanaan di P2P lending dapat bervariasi tergantung pada regulasi di negara masing-masing dan jenis pendapatan yang diterima. Tarif PPh untuk pendapatan bunga atau keuntungan investasi biasanya lebih rendah daripada tarif PPh untuk pendapatan pekerjaan atau usaha. Pada umumnya, tarif PPh final untuk pendapatan dari keuntungan investasi berkisar antara 15% hingga 20% tergantung pada kebijakan pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah nisbah; atau

Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah nisbah atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.

Namun, penting untuk diingat bahwa informasi tarif pajak bisa berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kebijakan pemerintah dan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, para pendana dan peminjam disarankan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam hal perpajakan di P2P lending.

Cara Melaporkan Pajak P2P Lending

Penerapan Pemotongan Pajak P2P Lending sifatnya belum final, yang berarti para Pendana masih perlu melaporkan pendapatan mereka dari platform P2P Lending dan menyertakan bukti potongan saat melakukan pelaporan SPT Tahunan. Cara melaporkan pemotongan pajak bunga P2P Lending dalam SPT tahunan dapat diikuti dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Pelaporan Imbal Hasil Pendanaan

Pastikan untuk melampirkan bukti potongan yang diberikan oleh pihak penyedia P2P Lending. Informasi ini berkaitan dengan imbal hasil pendanaan yang dikenai pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaporan Nilai Pendanaan yang Belum Jatuh Tempo atau Belum Mendapatkan Imbal Hasil

Sertakan pula informasi mengenai nilai pendanaan yang belum jatuh tempo atau belum memperoleh imbal hasil hingga tanggal 31 Desember dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Setelah melampirkan bukti potongan ke laporan SPT Tahunan pribadi, pastikan bahwa jumlah yang sesuai telah tercantum dalam bagian "Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya" pada Lampiran Induk SPT Tahunan. Langkah ini diperlukan untuk melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak.

Selanjutnya, lakukan perhitungan Pajak Penghasilan terutang dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan

Pajak pendanaan di P2P lending adalah aspek penting yang harus diperhatikan oleh para pendana dan peminjam. Mengetahui jenis-jenis pajak yang terkait dengan pendanaan di P2P lending, seperti PPh 23 dan PPh 26, serta memahami tarif yang berlaku, dapat membantu menghindari masalah perpajakan di masa depan. Selalu pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan perpajakan agar tetap mematuhi kewajiban pajak yang berlaku.